Pemkab Rohil Gencarkan Pembinaan Pajak dan Tata Kelola Keuangan Kepenghuluan
Faktanusantararaya.com, BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menegaskan komitmennya dalam membangun aparatur kepenghuluan yang taat pajak dan tertib mengelola keuangan. Komitmen itu diwujudkan lewat Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2026 di Gedung Misran Rais, Bagansiapiapi, Senin (19/10/2026).
Kegiatan ini bertujuan memperdalam pemahaman aparatur kepenghuluan agar pengelolaan keuangan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam menunaikan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Rohil, H. Sarman Syahroni, S.T., M.IP., yang mewakili Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam. Hadir pula staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta para Datuk dan Datin Penghulu dari seluruh wilayah Rohil.
Sosialisasi ini juga menghadirkan sejumlah pejabat instansi vertikal, yaitu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing, S.E., Ak., M.Si., CFE, CFrA, CA; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau, YFR Hermiyana; dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan Rohil, Basri.
Pajak Jadi Tanggung Jawab Bersama
Dalam arahannya, Sarman Syahroni menekankan bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab aparatur dalam mengelola keuangan kepenghuluan. Ia menilai pemahaman aturan perpajakan harus terus diasah agar setiap kegiatan dan transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pengelolaan pajak yang tertib turut menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan yang baik. Karena itu, aparatur kepenghuluan diminta lebih cermat dalam administrasi keuangan, disiplin memenuhi kewajiban pajak, dan memastikan setiap tahap penggunaan anggaran sesuai ketentuan.
Optimalkan Siskeudes
Pemanfaatan aplikasi Siskeudes menjadi sorotan utama dalam kegiatan ini. Aplikasi tersebut membantu proses administrasi dan pencatatan keuangan desa, sehingga perlu dimanfaatkan secara maksimal oleh aparatur yang bertugas mengelola keuangan kepenghuluan.
Pemkab Rohil berharap, lewat sosialisasi ini aparatur semakin paham dan teliti dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.
Di sisi lain, penguatan koordinasi dan pembinaan bersama instansi terkait diharapkan mampu menekan kesalahan administrasi sekaligus mendorong kepatuhan pajak.
Dengan tata kelola keuangan yang kian tertib dan akuntabel, pemerintah kepenghuluan diharapkan dapat mendukung pembangunan serta memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
