Fakta Nusantara Raya
Portal Berita Fakta Nusantara Raya

DPRD Kota Pekanbaru Gelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian LKPj Wali Kota Pekanbaru 2023

0 16
KARHUTLA ROHIL

Faktanusantararaya.com, Pekanbaru – DPRD Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2023 pada Senin (4/3/2024).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST, didampingi tiga wakilnya Ginda Burnama ST MT, T Azwendi Fajri SE MM, dan Ir Nofrizal MM, serta anggota dewan lainnya. Sementara dari Pemerintah Kota Pekanbaru, diwakili Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution, serta kepala OPD lainnya.

Paripurna sempat diskors, karena dua anggota DPRD Dapot Sinaga dan Krismat Hutagalung interupsi, soal tidak hadirnya Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun. Namun rapat paripurna dapat dilanjutkan kembali setelah Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST menjelaskan, bahwa kehadiran anggota DPRD yang hadir dalam paripurna tersebut, sudah sesuai tatib, yakni 27 orang, sehingga paripurna kuorum.

“Tetap kita lanjutkan. Karena dari 45 anggota dewan yang hadir tadi 27,” ujarnya.

“ Paripurna memang sempat diskor tapi bisa kembali dilanjut, mengingat untuk LKPJ ini masih ada beberapa tahapan dan proses yang harus dilalui,” lanjut Sabarudi.

Untuk tahapan selanjutnya, setelah Paripurna penyampaian laporan LKPj 2023 ini, yakni Paripurna pandangan umum fraksi terhadap LKPj 2023.

Paripurna Jawaban Pemerintah terhadap LKPj 2023 dan yang terakhir pembentukan Panitia Khusus terhadap pembahasan LKPj 2023.

“Harapan kita tentu tingkat kehadiran rekan-rekan kita di DPRD jauh lebih ramai dari paripurna hari ini,” katanya.

“ Memang tadi karena diskors, mungkin banyak yang pulang. Tapi tetap ditambah anggota dewan yang lainnya yang mengikuti paripurna sesi kedua,” imbuhnya.

Diwarnai Interupsi

Paripurna kedua tahun ini, yakni Penyampaian LKPJ Walikota Pekanbaru 2023, sempat diwarnai interupsi, dari anggota DPRD kota Pekanbaru yang hadir.

Interupsi dimulai Anggota DPRD Dapot Sinaga saat Sekda Pekanbaru Indra Pomi baru membuka laporan LKPj tahun 2023.

Dia meminta agar rapat paripurna ditunda sementara waktu, sampai Pj Wali Kota Muflihun selaku penggunaan anggaran untuk datang secara fisik.

” Interupsi pimpinan, karena hari ini paripurna LKPj dan kepada daerah tidak hadir kami minta paripurna diskors dan tunggu sampai Pj Waliko datang,” sebut Dapot saat memberikan interupsi.

Mendengar adanya interupsi dari Dapot Sinaga, Sekda Indra Pomi mencoba memberikan penjelasan mengenai ketidakhadiran bosnya.

Kata dia, Pj Walikota saat ini sedang menggelar rapat zoom meeting dengan Mendagri membahas inflasi.

Rapat ini penting, karena jelang bulan suci Ramadan. Alasan ini ternyata tidak mempan. Dewan tidak menerimanya.

Mengingat kehadiran kepala daerah dalam laporan LKPj ini sudah diatur di dalam Undang-undang tentang Pemerintah Daerah dan Perpres, tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Kami minta Pak Sekda membaca lagi PP nya, siapa yang diharuskan hadir untuk menyampaikan laporan LKPj ini. Kalau tidak bisa sekarang kita tunggu Pj Waliko datang,” tambah Anggota DPRD Kota Pekanbaru lainnya, Krismat Hutagalung.

Akhirnya paripurna ini terpaksa diskors beberapa jam, meski sekitar pukul 14.10 WIB dibuka dan dilanjutkan lagi hingga selesai.









Leave A Reply

Your email address will not be published.