Faktanusantararaya.com, Pekanbaru – Pansus DPRD Kota Pekanbaru, terus secara marathon membahas LKPj Wali Kota Pekanbaru 2023, bersama OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru.Setidaknya, hingga kini sudah dua OPD, Dinas PUPR dan Disdik yang dibahas rinci belanja anggarannya. Jika anggaran di PUPR banyak kejanggalan ditemukan, pada anggaran di Disdik, Pansus DPRD Kota Pekanbaru menyisir pertanggungjawaban yang sudah disusun dalam LKPj 2023.
“Di Disdik kita temukan juga kecurigaan penggunaan dan pembelanjaan anggaran. Memang agak aneh saja LKPj-nya,” tegas Ketua Pansus LKPj DPRD Kota Pekanbaru Dapot Sinaga SE, Jumat (19/4/2024)
Ada pun temuan yang menjadi titik fokus dari anggota Pansus terhadap anggaran Disdik yakni, seringnya terjadi pergeseran anggaran tanpa pemberitahuan kepada DPRD selama tahun 2023. Padahal anggaran dalam APBD 2023 sudah diparipurnakan. Pergeserannya sekitar empat kali dalam setahun.
Selanjutnya, tambah Dapot, temuan lainnya juga ketidaksingkronan data yang diberikan sebagai dokumen LKPJ, data yang diserahkan, dan data yang ada di OPD terkait, berbeda angkanya. Sehingga muncul kecurigaan terkesan asal-asalan dalam penyusunan, apalagi dalam penggunaan anggarannya.
“Ada juga alokasi dari mandatori UU tentang pendidikan, diduga tidak terpenuhi atau digeser untuk kepentingan lain. Anggaran di pendidikan lebih banyak di kegiatan rutin daripada keinfrastruktur penunjang. Yang mana itulah yang lebih membutuhkan perhatian saat ini,” terang Dapot lagi.
Lebih dari itu, sebut Politisi senior PDI-P ini, Pansus juga membaca di dokumen LKPj di OPD Disdik, adanya program-program yang sifatnya pribadi. Bukan sejalan dengan RPJMD terdahulu.
Seharusnya Pemko Pekanbaru melanjutkan untuk menyelesaikannya, bukannya buat program pribadi yang tidak tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru.
“Jadi banyak menyalah di LKPj ini. Makanya pembahasan ini belum selesai, sampai semua OPD kita cek sampai nanti kita finalisasi dan berikan rekomendasinya,” tegasnya.
Bahkan, masih keterangan Dapot, Pansus DPRD Kota Pekanbaru dengan kentara melihat terkesan pengguna anggaran sudah ugal-ugalan dan tidak tepat sasaran.
“Kami Pansus menilai, di LKPj ini ada aroma kampanye terselubung yang kami lihat dalam penggunanya, yang terkesan mengarah ke sistem terstruktur, sistematis dan masif. Ini patut diwaspadai,” tegas Dapot yang juga Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru
